Tugas minggu ke 5 dan 6
Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan
Kemiskinan
1.Struktur Produksi
Struktur produksi adalah
logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan
pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan
dengan menggunakan skema. Struktur
produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi
kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi
nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi
nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan
pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami
perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan
tersier. Perubahan struktur
produksi dapat terjadi karena :
·
sifat manusia dalam perilaku
konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju
konsumsi lebih banyak
barang-barang industry
·
Perubahan
teknologi yang terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya keuntungan
komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional
pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer,
tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan
ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah
bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
Manfaat
GDB :
-Dapat
mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.
-Menghitung
perubahan harga.
Keterbatasan
GDB :
-Perhitungan
GDB dan analisis kemakmuran.
-Perhitungan
dan masalah kesejahteraan.
-GDB
perkapita dan masalah produk
2. Pendapatan
Nasional
a. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu
angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun
pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku ekonomi dari suatu negara dalam
waktu tertentu. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi
dalam hal :
· Menentukan laju tingkat perkembangan atau
pertumbuhan perekonomian suatu negara
· Mengukur keberhasilan suatu negara dalam
mencapai tujuan pembangunan ekonominya
· Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat
suatu negara dengan negara lainnya
b. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi
(GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu
jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit
produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.
Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan
penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.
Rumus : Y =
{(Q1.P1)+(Q2.P2)+...+(Qn.pN)}
Keterangan :
Y
= Pendapatan Nasional (PDB)
Q1
= Jumlah barang ke-1
P1
= Harga barang ke-1
Q2
= Jumlah barang ke-2
P2
= Harga barang ke-2
Qn
= Jumlah barang ke-n
Pn
= Harga barang ke-n
c. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran
(GNP)
Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan
nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan
jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Hasil
perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB/GNP).
Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah konsumen (C), produsen (I), pemerintah
(G), dan masyarakat luar negeri (X-M).
Rumus : GNP/Y = C + I + G +
(X-M)
Bila GNP dibagi dengan jumlah penduduk akan
menghasilkan pendapatan per kapita.
d. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan
(NI)
Menurut pendekatan pendapata, pendapatan nasional
adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang
disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama satu tahun. Hasil perhitungan
pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini dinamakan Pendapatan
Nasional (PN) atau National Income (NI).
Rumusnya : PN/Y = r +
w + i + p
Keterangan :
r = sewa (rent)
w = upah/gaji (wage)
i = bunga
p = laba (profit)
e. Pendapatan Nasional yang siap Dibelanjakan
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income)
adalah pendapatan yang telah siap untuk dibelanjakan. Kelebihan pendapatan yang
digunakan untuk konsumsi akan digunakan sebagai tabungan dan disalurkan menjadi
investasi. Nilai Y disposible berasal dari NI (National Income) setelah
ditambah dengan pengeluaran pemerintah (Subsidi) dan kemudian dikurangi dengan
pjak langsung yang telah ditetapkan pemerintah.
Rumus : Y disposible = NI +
Tr – Tx
Keterangan :
Tr
= Subsidi Pemerintah
Tx
= Pajak Langsung
f. Pendapatan Nasional Per Kapita
Pendapatan per kapita biasanya digunakan sebagai salah
satu pilihan terakhir untuk melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu
negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional
(GNP/GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.
3. Distribusi Pendapatan
Nasional dan Kemiskinan
a. Distribusi Pendapatan dan
Kemiskinan di Indonesia
Masalah besar yang dihadapi
negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan
dan tingkat kemiskinan. Tidak
meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang
merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah
tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang
dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak
hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak
terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar
kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat
kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk
suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat
kesulitan mengatasinya.
Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan
dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang,
dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka
relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah
internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia
internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh
dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya
merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat
kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa
lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan
internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan
dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak
buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan
dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang
modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor
produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula.
Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses
penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke
bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan
baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat
perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem
perpajakan dan subsidi.
Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi
pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu
penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan.
Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi
terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara
belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan
menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan
kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak
merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan
pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan
yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang
tidak terlepas dari permasalahan ini.
b. Analisis Distribusi
Pendapatan
(1.) Distribusi Ukuran (personal
distribution of income)
Distribusi pendapatan
perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran
pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering
digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung
jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.
Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak
pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu
bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.
Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun
sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian,
industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
(2.) Kurva Lorenz
Sumbu horisontal menyatakan
jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi
atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20
persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok
bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi
100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu vertikal menyatakan
bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah
(kelompok) penduduk tersebut. Sumbu
tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal
dan horisontal) sama panjangnya.
Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal
melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima
pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik
tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat
didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.
Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis
diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada
75 persen dari jumlah penduduk.
Garis diagonal merupakan
garis "pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam distribusi
ukuran pendapatan.
(3.) Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
(4.) Koefisien Gini dan Ukuran
Ketimpangan Agregat
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan)
agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan
sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan
pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga
0,70.
Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya
dikenal relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
c. Pertumbuhan dan Pemerataan
dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini
Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U
terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai,
distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu
tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.
Referensi :
·
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/
